JURNAL HUKUM : KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

JURNAL HUKUM : KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

JURNAL HUKUM 2019 : KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA


Abstrak 
Perizinan di indonesia masih menyisakan tugas yang cukup banyak. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan birokrat dalam memudahkan perizinan tambang, alih fungsi lahan dan sederet persoalan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lihat saja, berdasarkan peringkat dalam ease of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha 2016 versi World Bank Group, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Tak heran jika pemerintah berupaya "menggenjot" dengan menyederhanakan sistem perizinan. Sebab jika tidak diperbaiki sistem perizinan di daerah masih menjadi lahan empuk bagi pejabat daerah dalam melakukan korupsi perizinan, sehingga mempersulit pelaku usaha melakukan ekspansi maupun pengembangan bisnis. 

Kata Kunci : Korupsi Perizinan, Otonomi Daerah, Pejabat Daerah

JURNAL HUKUM 2019 : KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

JURNAL HUKUM 2019 : KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA