JURNAL: ANALISIS PERMASALAHAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR TI INSTANSI PEMERINTAH: PENGALAMAN DARI PENDAMPINGAN BPKP

JURNAL: ANALISIS PERMASALAHAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR TI INSTANSI PEMERINTAH: PENGALAMAN DARI PENDAMPINGAN BPKP

JURNAL: ANALISIS PERMASALAHAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR TI INSTANSI PEMERINTAH: PENGALAMAN DARI PENDAMPINGAN BPKP

Abstrak 

Dari jumlah rupiah yang dibelanjakan, pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, kenaikan belanja infrastruktur TI itu belum didukung oleh proses pengadaan yang baik. Padahal, proses pengadaan infrastruktur TI adalah salah satu bagian dari IT governance, yaitu proses realisasi sistem menurut Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Artikel menjelaskan analisis permasalahan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah yang mengacu kepada framework ideal proses pengadaan infrastruktur TI yang dipublikasikan oleh Cluster Consultant. Dari framework itu, ditemukan beberapa permasalahan pada keseluruhan tahapan proses pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah yang perlu segera dibenahi. 

Kata kunci: pengadaan, infrastruktur, teknologi informasi, pemerintahan 

Pendahuluan

Dengan gencarnya upaya pemberantasan korupsi, kebanyakan pejabat/pegawai pemerintah enggan untuk terlibat dalam urusan pengadaan. Pada saat yang sama, telah terjadi perubahan yang signifikan pada manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah setelah revisi Keppres 80/2003 (terutama dengan Perpres 8/2006). Di sisi lain, pada APBN tahun 2008 terjadi kenaikan signifikan untuk belanja investasi/modal (48,6%), termasuk belanja infrastruktur Teknologi Informasi (TI). Dalam perkiraan penulis, belanja infrastruktur TI tahun 2008 mengalami kenaikan 100 – 200% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja kenaikan itu adalah kenaikan yang sangat signifikan. Padahal, dengan anggaran pada tahun 2007 saja, banyak permasalahan yang ditemui pada pengadaan infrastruktur TI instansi publik. Bahkan, KPK sudah mengingatkan pentingnya menjalankan proses pengadaan yang benar dalam Proyek NIK di Departemen Dalam Negeri yang telah menghabiskan anggaran Rp300 miliar (Media Indonesia, 25/3 2008).

Peneliti: Rudy M. Harahap 

Untuk lebih lengkapnya silahkan download di link berikut:
JURNAL: ANALISIS PERMASALAHAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR TI INSTANSI PEMERINTAH: PENGALAMAN DARI PENDAMPINGAN BPKP