Jurnal: Permasalahan e-Procurement Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Solusinya: Dalam Persfektif Manajemen Operasional

Jurnal: Permasalahan e-Procurement Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Solusinya: Dalam Persfektif Manajemen Operasional

Jurnal: Permasalahan e-Procurement Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Solusinya: Dalam Persfektif Manajemen Operasional

Abstrak 

Government e-Procurement System (Sistem Elektronis Pengadaan Pemerintah/SEPP) merupakan salah satu aplikasi pemerintahan yang juga memiliki fungsi sebagai media transparansi pemerintahan dalam proses pengadaan barang/jasa kepada masyarakat, terutama untuk kalangan dunia usaha, selain itu juga mampu mereduksi biaya yang timbul dalam proses pengadaan dan menimbulkan kompetisi yang sehat antar sesama rekanan. Melihat manfaat yang cukup besar dari penerapan e-Procurement, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk menerapkan sistem ini dengan bekerjasama dengan Pemkot Surabaya, namun dari tahun 2006 hingga 2008, implementasi dari sistem e-Procurement Pemprov Kaltim mengalami kegagalan. Dari hasil observasi, wawancara dan studi literatur, didapatkan bahwa ada permasalahan teknis dan non-teknis yang menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi. Permasalahan yang timbul dalam penerapan e- Procurement Pemprov Kaltim dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan tata kelola yang membawa pada konsekuensi perubahan pada kuantitas dan kualitas SDM, peningkatan anggaran dan pengetatan regulasi (perangkat hukum). 

Kata Kunci : e-Procurement, Provinsi Kalimantan Timur, Manajemen Operasional, e-Services, e-Government 

Pendahuluan 

Pada tahun 2006 Pemprov Kaltim memutuskan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pengembangan dan implementasi sistem e-procurement (e-proc) di lingkungan Pemprov Kaltim, setelah sempat beberapa kali memuat pengumuman pelelangan di website http://eproc.kaltimprov.go.id pada tahun 2007 kemudian akhirnya situs tersebut tidak dapat diakses lagi. Hingga Mei 2008 pelaksanaan pelelangan dengan sistem e-proc tersebut masih belum bisa terlaksana, walau telah menelan dana cukup banyak dalam proses pengembangannya. Sehingga perlu identifikasi faktor-faktor penyebab terhambat atau gagalnya implementasi sistem eproc tersebut. Serta mencari solusi-solusi yang bisa diusulkan untuk diterapkan Pemprov Kaltim dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi penghabat implementasi tersebut.

Peneliti: Dedy Cahyadi 

Untuk lebih lengkapnya silahkan download di link berikut:
Jurnal: Permasalahan e-Procurement Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Solusinya: Dalam Persfektif Manajemen Operasional