JURNAL : Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan

JURNAL : Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan

Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan
ABSTRAK - Setiap negara berusaha menerapkan prinsip e-government untuk layanan pemerintahan. Tetapi tentu saja setiap negara masing-masing mempunyai kendala dan hambatan yang berbeda-beda. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, kendala yang utama adalah faktor SDM, infrastruktur, dan organisasi. Penelitian ini akan menilai penerapan e-government di tingkat pemerintah kota, yaitu kota Palembang. Dalam penerapannya akan dilihat faktor-faktor apa yang dominan menjadi penghambat penerapan e-government tersebut. Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang berhasil dikumpulkan dari para responden dengan cara pengisian kuisioner adalah metode statistik. Teknik statistik diolah dengan program SPSS 15 dan AMOS 7. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kendala sumber daya manusia, kendala infrastruktur dan kendala organisasi berpengaruh dalam memprediksi hambatan pengembangan e-government. Dan terakhir, dari pengujian yang diperoleh didapatkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap hambatan dalam pengembangan e-government di tingkat pemerintah kota, yaitu kota Palembang ini adalah variabel lemahnya kepemimpinan, langkanya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi, kesenjangan dijital dan lemahnya pengaturan. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan bahan acuan, model pemikiran, dan pertimbangan bagi para pengguna teknologi informasi khususnya dalam hal penerapan sistem informasi e-government sehingga dapat melakukan implementasi secara lebih baik lagi.

 Kata kunci: e-government, SDM, infrastruktur, organisasi, SPSS, AMOS


PENDAHULUAN - Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi ini telah membawa perubahan besar pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut seolah merupakan tren dan gaya hidup sebagian besar masyarakat. Di sektor pemerintahan pemanfaatan teknologi informasi ini juga telah membawa perubahan, yaitu dengan adanya tekanan dari masyarakat agar pemerintah dapat memberikan layanan informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang ada. Beberapa negara telah cukup baik menerapkan e-government, walaupun beberapa negara lain masih banyak kesulitan dalam menerapkannya. Termasuk Indonesia yang masih berada di ranking ke-109 untuk kemajuan e-government di dunia dan ranking ke-7 di Asia Tenggara dibawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Philipina, dan Vietnam berdasarkan United Nations E-government Survey 2010. Kesulitan Indonesia ini berkaitan erat dengan kendala-kendala yang dihadapi antara lain masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, sumber daya manusia, internet yang masih mahal dan sulit dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kenyataannya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas pemerintah.


DOWNLOAD JURNAL