JURNAL : Model E-Government Pada Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kelurah

JURNAL : Model E-Government Pada Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kelurah

Model E-Government Pada Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kelurah
ABSTRAK - Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak hanya dimanfaatkan oleh organisasi yang berorietasi profit, tetapi juga organisasi non profit yang salah satunya adalah pemerintahan. Optimasi pemanfaatan TIK oleh pemerintahan, tertuang kepada gugus kerja e-Government. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian e-Government dengan fokus pengembangan pada pemerintahan lokal setingkat Kelurahan sebagai pondasi dasar pelayanan publik dan menjadi “pintu gerbang” untuk pengolahan administrasi hingga tingkat pemerintahan diatasnya. Dengan melakukan proses identifikasi ruang lingkup kelurahan, identifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, melakukan pemetaan critical success factor usulan model e-Government, sehingga menghasilkan portfolio yang dapat dijadikan acuan model e-Government yang dapat diterapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan. Hasil dari penelitian ini adalah usulan model e-Government yang terdiri dari Strategic (dashboard information system), High Potensial (Incident Management System dan Geographic Information System), Key Operational (e-Administration, e-Service, Document Management System, Archive System, Digital Signature, e-Protection, dan Mobile Monitoring System), Support (Website Pemerintahan). 

Kata kunci: model e-Government, kelurahan


PENDAHULUAN - Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada satu dekade ini sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin kompleksnya piranti TIK yang dikembangkan vendor dalam mengembangkan produknya. Seiiring dengan perkembangan TIK yang semakin maju, berdampak kepada akses dan pengolahan informasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hampir semua sektor usaha memanfaatkan TIK untuk mendukung kinerja usahanya, tidak terkecuali di sektor pemerintahan. Pemerintah terdiri dari tingkatan jabatan struktural vertikal yang masing-masing memiliki peran untuk membuat dan mengeluarkan peraturan sehingga menghasilkan kebijakan nyata untuk memajukan wilayah administrasinya. Hubungan antara pemerintah – pemerintah (G2G), pemerintah – bisnis, dan pemerintah – masyarakat (G2C) akan menjadi tulang punggung implementasi TIK di pemerintahan. Tujuannya adalah menjadikan pemerintah lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan (e-Government) sekaligus juga lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi [2]. Namun sayang, hal ini belum terealisasikan dengan baik di Indonesia. Berdasarkan indeks e-readiness yang dirilis oleh Universitas Waseda pada tahun 2013[11], Indonesia berada pada rangking ke-40 dunia. Berturut-turut 5 besar peringkat untuk negara di kawasan Asia Tenggara, Singapura (peringkat 1 dunia), Thailand (20), Malaysia (24), Brunei (31) dan Vietnam (37). Indikator untuk penilaian indeks e-readiness ini adalah infrastruktur jaringan, manajemen optimasi pelayanan, fungsionalitas aplikasi publik, portal nasional, CIO pemerintahan, promosi e-Government dan pengambilan keputusan dijital. Belajar dari Negara Singapura, salah satu kunci kesuksesan dalam implementasi e-Government adalah adanya perencanaan strategis sistem informasi yang matang, demi meningkatkan akselerasi pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang diawali dari pemerintahan lokal sebagai pondasi awal untuk menerapan TIK yang optimal yang berdampak kepada peningkatkan kinerja administrasi pemerintahan. Belum sepenuhnya pemerintahan lokal di Indonesia menjadikan e-Government sebagai ujung tombak pemerintahan. Padahal, dengan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah, penerapan TIK dapat menjawab tantangan global (seperti: Pasar Bebas ASEAN) dan kebutuhan akan menarik investor dan wisatawan untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut[1]. Selain itu, sistem e-Government pada pemerintahan lokal dapat berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi, melakukan penghematan anggaran dan lebih cepat dalam pelayanan antar pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat[7]. Atas dasar pemikiran di atas, penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian e-Government dengan fokus pengembangan pada pemerintahan lokal setingkat Kelurahan sebagai pondasi dasar pelayanan publik dan menjadi “pintu gerbang” untuk pengolahan administrasi hingga tingkat pemerintahan diatasnya. Beberapa Kelurahan pada kota Pekanbaru dijadikan sebagai sampling pengambilan data untuk mengkaji proses bisnis, analisa kebutuhan stakeholder dan merumuskan visi kedepan mengenai optimasi pemanfaatan TIK dalam mendukung peningkatan kinerja serta pelayanan pemerintahan.


DOWNLOAD JURNAL